17 Korwil di Manokwari Menolak Keras Rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Suasana 17 Korwil IMPT Manokwari, menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, Sabtu (11/05) di Wisma Gamey Putera Amban Manokwari. (Fhoto : Dok.Keritpost)

Manokwari, KERITING POST -  Isu rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah masih panas  dibicarakan semua pihak ditengah masyarakat publik.  

Hal itu setelah disikapi 17 Koordinator Wilayah alias 17 ikatan kemahasiswaan dibawah payung Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) manokwari   melalui diskusi mereka sepakat menolak. Pasalnya pemekaran tidak membawa keselamatan bagi warga pribumi.

Baca juga : 

Ditolak, Usulan Pemekaran Papua Selatan dan Papua Tengah

Mahasiswa Sulut Tolak Pemekaran Provinsi dan Kabupaten Di Papua

Pemekaran Papua Tengah Dinilai Belum Saatnya

Awom : Pemekaran Papua Bukan Kehendak Rakyat

Mahasiswa Puncak- Timika Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Saat ditanya awak media, Badan Pengurus IMPT, Klemens Pigai membenarkan diskusi tersebut digelar dengan  sasaran 17 Korwil serukan suara penolakan atas rencana pemekaran tersebut.

"Diskusi yang membahas tentang isu pemekaran Provinsi Papua Tengah, seluruh anggota IMPT Manokwari menolak isu tersebut."

Terlihat pada kesempatan diskusi itu dihadiri Pembina IMPT, Dewan Penasehat Organisasi (DPO) bersama Puluhan Anggota, di Wisma Gamey Putera, Amban Manokwari, Sabtu (11/04) malam.

Berikut Pernyataan Sikap 17 Korwil :

Kami seluruh anggota 17 Korwil Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah Manokwari dengan tegas membuat pernyataan ini untuk menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan alasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai Paniai, Intan Jaya dan Timika belum memiliki kedewasaan dalam hal pembangunan, infrastruktur, ekonomi, pertahanan, pendidikan, teknologi sosial dan budaya, sebagai contoh “Mama-mama Papua masih saja berjualan di pinggiran jalan”.
2. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembagkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) di Meepago sangat minim.
4. Selama ini Pemerintah daerah tidak serius melihat warganya di bidang Sandang, Pangan, Papan.
5. Pemerintah Daerah tidak bisa menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua lebih khususnya di wilaya Meepago.

Kelima poin ini Fakta yang  terjadi di wilayah Meepago saat ini. Jadi kami dari seluruh anggota IMPT Manokwari dengan hormat meminta kepada para Kepalah Daerah Se Meepago boleh melihat dan buka mata kepada lima poin yang kami tuangkan ini. (Pet/Keritpost)