Dinilai Otsus Gagal, Puluhan Massa Unjuk Rasa di Kantor MRP Papua Barat

Suasana Masa aksi berjalan kaki menuntun pemerataan dana otsus bagi oap menuju  kantor MRP Provinsi Papua Barat. Doc/Pri EnaiBo/KERPOST

Manokwari,KERITING POST  I Puluhan Massa dari  Forum Independen Mahasiswa (FIM) Manokwari, Forum Solidaritas Mahasiswa (FSM), AWEPA dan puluhan rakyat peduli pendidikan bagi Papua mengelar aksi damai menuntut "Gratiskan Pendidikan dari tingkat PAUD-Perguruan Tinggi serta Stop Militerisme dalam  Pendidikan. 

Masa aksi menyebar dibeberapa titik kumpul pertama, Gerbang Utama UNIPA, Lampu merah Wossi, dan Lampu merah makalo. Masa aksi mulai longmarch dengan berjalan kaki menuju kantor MRP Provinsi Papua Barat tepat pukul 10 : 00 WIT. Aksi berakhir dengan pembacaan statement oleh Korlap, Peu Yoka pada pukul 14 : 15 waktu setempat.

Ketua FIM Arnol Yali mengatakan, implementasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di tanah papua dalam bidang pendidikan masih minim. Mengapa sedemikian, pemerataan dana otsus tidak di pergunakan baik menunjang pendidikan generasi papua yang ada, ada pergunaan dana otsus di bidang pendidikan namun hanya berkisar 10%. Sepuluh persen (10%) inipun di gunakan oleh pemerintah hanya kepentingan individu dalam arti distribusi mahasiswa maupun pelajar keluar negeri hanya saja memiliki hubungan keluarga sedangkan kami putra/ri yang di pandang sebelah mata", bebernya.

Yali dengan tegas menambahkan, dalam penerapan pelaksanaa Otsus tak sesuai harapan anak asli papua. Banyak terjadi ketimbangan sehingga otsus dijadikan lahan kepentingan individu alis tidak merata. Maka, Yalli dengan tegas meminta kepada Republik agar memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli papua sebagai solusi,tegasnya.

 "jika pemerintah atau birokrat yang menangani hal tersebut masih saja bekerja seperti demikian, akan kemana nasib generasi papua yang sedang menempuh pendidikan di atas tanah papua. Mahasiswa atau pelajar yang di kirim ke luar negeri jika di lihat dari sisi pendapatan ekonomi keluarga mampu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah kurang lebih 45 juta/bulan, sedang kami yang orang tuanya hanya pedagan, peramuh, buruh, dll di biarkan menderintah diatas tanah kami sendiri. Pergunaan dana otsus berjalan sedemikian dengan tegas kami meminta pemerintah memutuskan otsus ke tanah papua dan kembalikan hak kami oap secara utuh", tegasnya.

Pada kesempatan yang sama pula, Koordinator Lapngan, Peu Yoka menuturkan adanya militerisme dalam dunia pendidikan sangat mengganggu aksebilitas proses belajar mengajar. Di papua ada beberapa daerah terpencil dimana dengan medan yang kurang menunjang menjadi alasan utama pemerintah memperalat militer mengajar di beberapa sekolah SD, SMP dan SMA. Selain itu militerisme pun kian meraja di lingkup kampus salah satu contohnya adalah organisasi mahasiswa Unipa yang mendirikan Sebuah organisasi mahasiswa di bawa naungan militer", tandasnya.

lanjut Yoka, stop militerisme di bidang pendidikan terlebih khusus di sampaikan kepada pihak academisi universitas Papua Manokwari, pimpinan unipa harus sadar bahwa mahasiswa berdiri independen . tidak satupun organisasi yang mengintervensi wadah atau organisasi mahasiswa unipa", tegasnya.

Secara kasat mata kita melihat bahwa sumber daya alam (SDM) papua sudah menyiapkan segalanya bagi kami oap namun, pemanfaatan SDM tersebut belum secara utuh di rasakan oleh oap, terlebih khusus di bidang pendidikan. Apa guna dana otsus bagi oap papua bila otsus hanya menjadi sebuah akses pembunuh ideologi kami oap",beber olop.

Selain itu, Olop (Mahasiswa Unipa) ini menambahkan, " jika tidak ada pemerataan dana otsus di bidang pendidkan (pendidikan gratis) di tanah papua, lebih baik putusan otsus bagi tanah papua dan kembalikan hak kami oap. Mengapa sedemikan? saya katakan, otsus hanya di pergunakan pihak elit untuk kepentingan pribadi",jelasnya.(Enaibo/KP)